Home Top Ad

Breaking News

‎Diduga Terjadi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Wilayah Nganjuk, Aparat Dinilai Tutup Mata.

 

Gambar hanya pemanis animasi yang di gunakan oleh oknum.

‎NGANJUK, Kanalberitanews.my.id – Aparat penegak hukum di wilayah Nganjuk diduga menutup mata atas maraknya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

‎

‎Padahal, Pemerintah telah menetapkan total alokasi BBM bersubsidi pada tahun 2025 mencapai 19,41 kilo liter (KL).

‎

‎Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan kuota BBM bersubsidi, khususnya jenis Bio Solar, aman dan terkendali hingga akhir tahun. 

‎

‎Namun, kelangkaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Nganjuk masih kerap terjadi.

‎

‎Keluhan dari para sopir angkutan umum menyebutkan sering terjadi keterlambatan pengiriman dari PT Pertamina Patra Niaga (135). 

‎

‎Tim pemantau di lapangan mendapati dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Sidoarjo. 

‎

SPBU yang di duga adalah tempat pembelian oleh oknum.

‎BBM bersubsidi diduga dibeli menggunakan armada Panther yang telah dimodifikasi menjadi tempat penimbunan BBM subsidi (kempu), dengan pergantian plat nomor dan barcode milik pihak lain yang terdaftar di Pertamina.

‎

‎Oknum yang diduga terlibat dikenal dengan panggilan “Pak Londo”, menggunakan mobil SUV Panther hasil modifikasi untuk mengangkut BBM bersubsidi. Pada Senin, 6 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB, ditemukan armada Panther melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang di SPBU wilayah Nganjuk. 

‎

‎BBM ini kemudian ditampung di gudang untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi.

‎

‎Modus operandi lainnya melibatkan beberapa armada yang setelah penuh mengirimkan BBM ke gudang di wilayah Loceret. 

‎

‎Dari sana, BBM dipindahkan ke tangki berwarna biru-putih, lalu dikirim ke industri dan kapal yang bersandar di Surabaya serta sekitarnya dengan harga lebih tinggi, merampas hak rakyat kecil.

‎

‎Jika terbukti melanggar hukum, para pelaku, termasuk (NC) dan kawan-kawan, dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 

‎

‎Sanksinya berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar bagi penyalahguna pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. ( T9#/Red).

‎